Kepulauan Meranti

Pasca Pencoblosan, Paslon Saling Lapor

Pasca Pencoblosan, Paslon Saling Lapor
Kuasa Hukum Mahmuzin Taher melapor ke Gakkumdu Bawaslu Kepulauan Meranti

MERANTI (LENSAPESISIR.COM) – Pelapor yang berasal dari paslon nomor urut 3 Mahmuzin Taher dan Nuriman akan hadirkan puluhan saksi kepada Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Pilkada Meranti yang dituduhkan kepada paslon nomor urut 1 Adil dan Asmar.

Gambaran jumlah saksi pelapor yang akan dihadirkan terhadap dugaan pelanggaran tersebut, dibeberkan oleh Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal, Senin (14/12/20) siang.


Seperti diceritakan oleh Syamsurizal. Pihaknya telah menerima perbaikan berkas pelapor dari revisi pasca laporan yang mereka terima, Jumat (11/12/20) akhir pekan lalu.

“Dari laporan yang kita terima akhir pekan kemarin belum lengkap. Dan saat ini kelengkapan terhadap administrasi laporan yang kurang baru saja kami terima. Untuk itu akan segera kami analisa” ungkapnya.

Baca Juga :  Diterjang Angin, MV Dumai Line 1 Kandas di Dermaga Tj Harapan

Jika nanti hasil proses analisa dinyatakan lengkap secara formil dan materil, maka diungkapkan Syamsurizal pihaknya akan melanjutkan pada proses registrasi.


“Kalau telah dinyatakan lengkap akan segera kami registrasi laporannya. Jika masuk dalam unsur tindak pidana Pilkada maka proses penanganan akan teruskan kepada Sentra Gakkumdu. Dilaporan ini pelapor juga,” ujarnya.

Pada dasarnya saat ini, ia belum mau membeberkan jenis terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Namun hasil analisa sementara, ia membeberkan jika pelapor mengajukan saksi lebih dari 20 orang perwakilan dari sembilan kecamatan yang tersebar di Kepulauan Meranti. “Saksi lebih 20 orang dari seluruh kecamatan,” ujarnya.

Semula diketahui laporan ini dilakukan oleh tim yang didampingi oleh kuasa hukum mereka Henri Zanita, SH, MH dan Darul Huda SH, SPd, MPd, MH di Kantor Bawaslu Kepulauan Meranti akhir pekan lalu.

Baca Juga :  Ratusan Personel Polisi Amankan Penghitungan Suara Tingkat PPK

Mereka menganggap terdapat dugaan pelanggaran money politik (politik uang) dengan modus kartu bantuan langsung tunai (BLT) yang bagikan. Selain itu, atensi lain yang menjadi laporan mereka juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal.

Kuasa hukum paslon nomor urut tiga, Henri Zanita, SH, MH dan Darul Huda SH, SPd, MPd, MH di Kantor Bawaslu mengaku hanya mendampingi tim untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dimaksud.

Dari analisa mereka membeberkan terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Adil dan Asmar untuk memenangkan kontestasi Pilkada Meranti 2020. “Iya kami datang untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut satu. Dari analisa kami dugaan politik uang dan kampanye diluar jadwal atau masa tenang,” ungkap ujar Henri Zanita, SH.

Baca Juga :  Kapolres Pantau Pleno Rekapitulasi Suara PPK Tebingtinggi

Di samping itu, Darul Huda SH, SPd, MPd, MH membeberkan jika kejadian diketahui sehari sebelum pencoblosan. “Dari pengakuan saksi. Jika terpilih ada uang yang dijanjikan sebesar Rp 5 juta dikemas melalui kartu BLT diduga dibagikan kepada pemilih ketika masa tenang,” ujarnya.***

Editor     : Dhamean Hasibuan
Sumber : LPC
author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: